AD/ART

PERATURAN DASAR

RW 15 KAMPUNG MEKARSARI

DESA HAURPANGGUNG  KECAMATAN TAROGONG KIDUL

KABUPATEN GARUT

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Bahwa manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang hidup dalam pergaulan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bersama sebagai suatu kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut diperlukan peraturan dasar yang tertulis demi jelasnya hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat, sebagai suatu bentuk permufakatan bersama dan didasari secara bersama-sama. Oleh karena itu di wilayah RW 15 Kampung Mekarsari dibuat peraturan dasar ini untuk kepentingan bersama.

 

 

KESEPAKATAN

 

BAB I

KELEMBAGAAN

Pasal 1

1.     Rukun Wilayah 35 Kampung Mekarsari, Desa Haurpanggung  Kecamatan Tarogong Kidul adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang berbentuk paguyuban, yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di Kampung Mekarsari, yang terdiri atas 4 (empat) Rukun Tetangga dari 01 sampai dengan 04. Selanjutnya cukup disebut RW 15.

2.     RW 15 bertujuan menciptakan peningkatan keimanan beragama, keamanan, ketertiban, kebersamaan, kekeluargaan diantara warganya, serta mewujudkan keindahan, kebersihan dan kenyamanan wilayahnya.

 

BAB II

PENGURUS

Pasal 2

1.     Pengurus RW 15/PKK RW terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi yang diperlukan.

2.     Penyusunan Kepengurusan RW 15/PKK RW disesuaikan dengan keperluan saat itu.

3.     Ketua RW 15/PKK RW dapat dipilih secara perwakilan atau secara langsung (dengan coblosan) oleh seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah RW 15 Kampung Mekarsari, dengan batas usia diatas 17 tahun atau sudah menikah.

4.     Pemilihan Ketua RW 15/PKK RW dilaksanakan setelah dilakukan Pemilihan Ketua RT/PKK RT.

5.     Penjaringan calon Ketua RW/PKK RW dilakukan di wilayah RT masing-masing.

6.     Setiap RT dapat mencalonkan dua orang dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu orang dari RT-nya dan satu orang boleh dari RT lain, dengan catatan calon-calon tersebut harus bersedia dicalonkan.

7.     Seseorang yang sudah pernah menduduki jabatan Ketua RW/RT/PKK satu periode sebelumnya seyogyanya tidak dipilih kembali, kecuali yang bersangkutan bersedia dicalonkan kembali.

 

Pasal 3

Pengurus RW berkewajiban mewujudkan tujuan RW 15 dengan berbagai kebijakan yang disetujui warga.

Pasal 4

Pengurus RW berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan Tata Tertib, melakukan teguran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib.

 

Pasal 5

Setiap peraturan dan tata tertib harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan warga.

 

 

 

 

 

 

BAB III

KEPENDUDUKAN

 

Pasal 6

Penduduk RW 15 adalah semua orang yang tinggal di wilayah RW 15 paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 7

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan RW 15.

 

Pasal 8

Hak, kewajiban, aturan dan tata tertib kependudukan diatur dengan Peraturan dan Tata Tertib Kependudukan RW 15.

 

BAB IV

LINGKUNGAN PERUMAHAN

 

Pasal 9

1.     Yang disebut jalan utama adalah jalan masuk perumahan dan jalan lingkar perumahan.

2.     Kerusakan jalan diselesaikan tiap RT, tetapi apabila kerusakannya besar akan ditangani Pengurus RW.

3.     Penerangan jalan merupakan tanggung jawab RT masing-masing.

 

 

BAB V

KEAMANAN

 

Pasal 10

1.     Masalah keamanan merupakan masalah bersama, sehingga permasalahan yang timbul karena keamanan dimusyawarahkan seluruh warga.

2.     Koordinator petugas keamanan adalah Seksi Keamanan RW, yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah keamanan RW.

3.     Untuk menjaga keamanan wilayah pada malah hari sebaiknya diadakan jadwal dan pelaksanaan ronda malam.

4.     Kegiatan ronda malam diatur dan diawasi oleh Seksi Keamanan.

5.     Pengurus RT mempunyai kewajiban mencatat, mengawasi dan memantau warga yang kost/mengontrak diwilayah RT masing-masing.

 

 

BAB VI

KEUANGAN

 

Pasal 11

1.     Keuangan RW 15 berasal dari iuran wajib warga, sumbangan sukarela dan segala kegiatan yang dapat menambah kas keuangan RW 15.

2.     Besarnya iuran warga, serta kegiatan yang dapat menambah pendapatan kas keuangan RW dimusyawarahkan dengan seluruh warga, melalui pertemuan di wilayah RT masing-masing.

 

Pasal 12

Semua biaya pengeluaran yang timbul dalam kegiatan Kepengurusan RW dibebankan kepada kas Keuangan RW atas dasar musyawarah RW dan Ketua RT.

 

Pasal 13

Pengurus RW wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja RW setiap awal tahun dalam surat keputusan.

 

 

BAB VII

DANA SOSIAL

 

Pasal 14

1.     Pengurus RW berhak memungut dana sosial dari warga melalui Ketua RT.

2.     Dana sosial dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyaratakan di lingkungan RW 15.

3.     Besarnya dana sosial serta peruntukannya diatur dalam peraturan tata tertib dana sosial.

 

BAB VIII

MUSYAWARAH

 

Pasal 15

1.     Musyawarah warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam RW 15.

2.     Musyawarah dilakukan dengan akal sehat atas dasar kebijaksanaan.

 

 

 

 

 

3.     Musyawarah bertujuan menetapkan peraturan dan tata tertib RW serta memecahkan masalah bersama.

4.     Hasil musyawarah dianggap syah, apabila disetujui oleh separo dari peserta musyawarah.

5.     Keputusan musyawarah bersifat mengikat seluruh warga RW 15.

 

 

BAB IX

PERGANTIAN KEPENGURUSAN

 

Pasal 16

1.     Masa kerja Kepengurusan RW/RT/PKK adalah 2 (dua) tahun.

2.     Pergantian Kepengurusan RW/RT/PKK dilakukan secara musyawarah atau secara pilihan langsung (dengan coblosan).

3.     Bila Ketua RW berhalangan atau mengundurkan diri, maka untuk jabatan Ketua RW dijabat oleh Sekretaris sampai berakhirnya masa bakti periode kepengurusan atau sampai diadakannya pemilihan kembali Ketua RW.

4.     Seluruh biaya yang diperlukan untuk Pemilihan Pengurus RW/PKK RW dibebankan kepada kas Keuangan RW.

 

Pasal 17

Di dalam wilayah RW 15 dapat dibentuk lembaga-lembaga sosial untuk menunjang terwujudnya tujuan RW 15.

Pasal 18

1.     PKK RW dan Pengurus Pemuda RW bertugas membantu Pengurus RW dalam mewujudkan tujuan RW 15, khususnya terhadap pembinaan anggotanya.

2.     Pengurus Pemuda RW dipilih oleh anggotanya, dengan masa pengabdian sama dengan Pengurus RW 15.

Pasal 19

Ketua PKK RT/RW tidak harus istri Ketua RT/RW.

 

BAB X

HUBUNGAN KELUAR

 

Pasal 20

Pengurus RW berhak mengadakan hubungan keluar dari wilayah RW, dengan catatan tidak menyimpang dari tujuan RW 15.

 

BAB XI

ADMINISTRASI PERSURATAN

 

Pasal 21

Seruluh surat keterangan, surat pengantar dan surat lainnya yang dibutuhkan warga dikeluarkan oleh Ketua RT dan diketahui Ketua RW untuk diproses sesuai peruntukannya.

 

 

BAB XII

PERUBAHAN PERATURAN TATATERTIB DAN

PERUBAHAN PERATURAN DASAR

 

Pasal 22

1.     Segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dapat ditinjau kembali dan diubah setelah paling sedikit berlaku setahun dan disetujui oleh peserta musyawarah.

2.     Peraturan dasar ini dapat ditinjai kembali setiap pergantian Kepengurusan RW dan dapat diubah bila disetujui oleh separo peserta musyawarah.

 

PENUTUP

Pada akhirnya kesadaran warga merupakan cerminan sikap kebersamaan dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam peraturan dasar. Sebaik apapun kesepakatan peraturan yang telah dibuat tanpa adanya kesadaran dari warga untuk melaksanakannya secara ikhlas dan bertanggungjawab tentang apa yang telah disepakati bersama hanyalah merupakan kesepakatan yang kosong dan sia-sia belaka.

 

 

Mekarsari,   Pebruari 2009

Pengurus RW 15,

Ttd

L u k m a n

K e t u a